breaking news

Targetkan ERP Beroperasi Tahun 2019, Pemda DKI Gandeng Swedia dan Austria

Sandiaga Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno

JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) diterapkan pada 2019 mendatang.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan untuk menerapkan sistem tersebut Pemprov DKI Jakarta menggandeng pemerintah Swedia dan Austria dalam pengadaan teknologi yang akan digunakan.

Sandi menyebut perusahaan kolaborasi Swedia-Austria akan mengikuti tender dalam proyek ERP.

“ERP yang sekarang masuk ke tahapan lelang. Dan rencananya di 2019 akan diterapkan di DKI Jakarta, berkaitan dengan bagaimana kita mendapatkan pengelolaan lalu lintas lebih baik. Itu yang insya Allah akan dihadirkan dengan kolaborasi dari Swedia dan Austria. Satu perusahaan penyedia teknologi terbaik di dunia ingin juga berpartisipasi di dalam tender internasional yang kami lakukan,” kata Sandi di Balaikota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (8/2/2018).

Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Andri Yansyah menjelaskan tender akan dilakukan sebanyak dua kali. Andri menargetkan Oktober 2018 sudah ada pemenang tender.

Andri menegaskan lelang tender akan dilakukan  secara terbuka sehingga semua pihak mempunyai kesempatan yang sama untuk memenangkan tender.

“Bahwa tender yang kita lakukan adalah tender terbuka untuk semu. Jadi tidak mengacu kepada A, B, C atau D, tapi terbuka. Dan kita mengharapkan pemenang tender implementasi ERP adalah yang terbaik di dunia yang bisa diimplementasikan di Jakarta sehingga ERP ini bisa memecahkan permasalahan kemacetan yang ada di DKI Jakarta,” tandas Andri.

Lebih lanjut, Andri menambahkan  pembangunan ERP dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama ERP dibangun dari Bundaran Senayan hingga Bundaran HI. Sedangkan  tahap yang kedua Bundaran HI ke Jalan Medan Merdeka Barat.

“Meski dibagi dua tahap,  implementasinya bulan Oktober juga, karena proses pembangunan itu sekitar 10 bulan sampai 1 tahun,”

Terkiat tarif ERP, Andri mengaku belum dapat menentukan besarannya. Andri memastikan tarif yang akan diterapkan adalah tarif fluktuatif.

“Untuk tarifnya sampai dengan saat ini kita belum tentukan. Tetapi tarifnya yang akan kita gunakan adalah fluktuatif. Karena ERP ini tidak semata-mata mendapatkan PAD (pendapatan asli daerah). Tetapi memberikan keseimbangan antara volume kendaraan dengan kapasitas jalan,” pungkas Andri.

Penerapan sistem jalan berbayar atau ERP di ibukota sebenarnya mulai didengungkan sejak 2013, tapi target  penerapan 2014 tidak tercapai akibat berbagai masalah yang menyertainya. Hingga kini Pemprov DKI Jakarta masih menerapkan pembatasan kendaraan melalui sistem ganjil genap sebelum ERP diterapkan. (ikbal/tri)