breaking news

Zumi Zola : Pak Saya Langsung Ditahan Apa Enggak?

Zumi Zola Gubernur Jambi, Zumi Zola. (julian)

JAKARTA – Tidak hanya siap menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, Gubernur Zumi Zola pun pasrah bila usai pemeriksaan nanti penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menjebloskannya ke tahanan.

“Komitmen kami siap hadir, Zumi Zola tanya sama saya, ‘Pak saya langsung ditahan apa enggak?’ Saya enggak tahu. (lalu Zumi mengatakan) ‘Yang namanya proses, saya harus hadapi, kalau memang harus ditahan’,” kata kuasa hukum Zumi, Muhammad Farizi, di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (9/2/2018).

Farizi menambahkan, pernyataan kliennya itu bukannya untuk “menantang” KPK. “Tetapi yang namanya hukum, selaku warga negara dia harus siap,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Farizi menuturkan, kliennya siap memberikan klarifikasi kepada penyidik KPK terkait kasus yang menjeratnya. Zumi ditetapkan tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi bersama Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Jambi, Arfan, sebesar Rp6 miliar terkait proyek di lingkungan Pemprov Jambi.

Termasuk mengklarifikasi soal sejumlah uang yang disita penyidik KPK saat menggeledah rumah dinas, dan vila Ketua DPW PAN Jambi itu.

“Kami klarifikasi. Strategi kami, KPK nanti akan aktif tanya satu-satu, kami nanti klarifikasi di KPK. Jadi misalnya ada uang, kami klarifikasi dapat dari mana,” ucapnya.

Disinggung soal kondisi Zumi Zola saat mengetahui telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Farizi berujar, kliennya itu tampak tertekan. Hal itu, menurutnya, terlihat dari kondisi badan Zumi yang tampak lebih kurus belakangan ini.

“Memang dia dari permasalahan RAPBD saja sudah tertekan. Masalah awal saja dia sudah pusing, bukan masalah hukum loh, udah bikin dia pusing,” ujar Farizi.

Zumi ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka penerimaan gratifikasi dari sejumlah proyek di lingkungan Provinsi Jambi bersama Plt Kadis PUPR Jambi, Arfan.

KPK menduga Zumi bersama Arfan menerima uang sejumlah Rp6 miliar dari para kontraktor yang menggarap proyek di lingkungan Pemprov Jambi.

Uang itu yang disinyalir disalurkan kepada anggota DPRD Jambi sebagai “uang ketok” pengesahan RAPBD Jambi tahun anggaran 2018. (julian/b)